Kebijakan Pencabutan Izin Reklamasi 13 Pulau Bagian Utara DKI Jakarta

pencabutan reklamasi 13 pulau

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kebijakan untuk mencabut izin reklamasi terhadap 13 pulau daerah pantai Utara. Pencabutan izin reklamasi 13 pulau dari 17 pulau yang sebelumnya direncanakan menimbulkan pro dan kontra. Sedangkan 4 pulau lainnya, yaitu pulau C, D, G, dan N masih mendapatkan izin untuk melakukan reklamasi.

PT. Pembangunan Jaya Ancol dan PT Intiland Development Tbk yang menjadi pengembang dari reklamasi pulau tersebut, tidak dapat memutuskan langkah yang harus diambil terkait dengan pencabutan izin tersebut dan masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

PT Intiland Development Tbk merupakan salah satu pengembang yang sebelumnya mendapatkan izin mengembangkan pulau H. Sementara PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebelumnya mendapatkan izin membangun pulau I, J K, dan L. Namun berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk hanya mengembangkan tiga buah pulau, yakni pulau I, J, dan K. Deretan ruko di Pulau D hasil Reklamasi yang disegel Pemprov DKI.

Sementara untuk pengembangan Pulau G yang izinnya tidak dicabut akan terus dilanjutkan. Pengembangan pulau ini akan diatur kembali tata ruang serta peruntukannya. Namun hingga saat ini status pengembangan Pulau G masih berhenti dan menunggu arahan dari pemerintah.

Selain PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dan PT Intiland Development Tbk, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) diketahui berencana mengembangkan Pulau O dan F. Dengan adanya kebijakan ini, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo Hanief Arief, menegaskan akan mematuhi apa yang menjadi kebijakan gubernur. Selain itu, Hanief mengatakan pihak Jakpro sendiri tidak terganggu dengan adanya kebijakan pencabutan izin. Hal ini karena Jakpro sendiri masih memiliki sejumlah investasi atau proyek lainnya. Lebih lanjut, Hanief menuturkan perkembangan Pulau O dan F masih dalam tahap studi.